Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang kontroversial, kembali mencuri perhatian publik setelah ditunjuk sebagai penasihat pemerintah Thailand. Sosok yang pernah digulingkan melalui kudeta militer ini kini memiliki peran baru dalam pemerintahan. Penunjukan ini menjadi perbincangan hangat mengingat sejarah politiknya yang penuh gejolak.
Awal Karier: Dari Bisnis ke Politik
Thaksin Shinawatra lahir pada 26 Juli 1949 di Chiang Mai, Thailand. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang pengusaha sukses di bidang telekomunikasi. Ia mendirikan Shin Corporation, perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi dan teknologi, yang kemudian berkembang pesat dan menjadikannya salah satu orang terkaya di Thailand.
Pada 1994, Thaksin memasuki dunia politik dengan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Karier politiknya terus menanjak hingga pada 2001 ia memenangkan pemilihan umum dan menjadi Perdana Menteri Thailand. Kepemimpinannya dikenal dengan berbagai kebijakan populis, seperti program layanan kesehatan universal dan pengurangan kemiskinan di pedesaan.
Kepemimpinan dan Kudeta Militer
Sebagai Perdana Menteri, Thaksin dikenal karena pendekatan ekonominya yang pro-rakyat, tetapi juga dikritik karena dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Popularitasnya di kalangan masyarakat pedesaan semakin meningkat, tetapi pada saat yang sama ia menghadapi penentangan dari kalangan elit dan militer.
Pada 2006, kudeta militer menggulingkan Thaksin saat ia menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Pemerintahan militer kemudian membekukan asetnya dan menuduhnya terlibat dalam korupsi. Setelah itu, Thaksin mengasingkan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara.
Pengaruh Politik yang Tak Padam
Meskipun berada di pengasingan, Thaksin tetap memiliki pengaruh besar dalam politik Thailand. Partai-partai yang berafiliasi dengannya terus memenangkan pemilu, meskipun sering kali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adiknya, Yingluck Shinawatra, juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri sebelum akhirnya digulingkan pada 2014.
Pada 2023, setelah 15 tahun di pengasingan, Thaksin kembali ke Thailand dan menyerahkan diri kepada otoritas. Ia menerima hukuman penjara, tetapi hanya menjalani masa tahanan singkat sebelum mendapat pengampunan kerajaan. Setelah bebas, ia tetap aktif di dunia politik meskipun tidak secara langsung.
Peran Baru Sebagai Penasihat Pemerintah
Kini, Thaksin ditunjuk sebagai penasihat dalam pemerintahan Thailand. Penunjukan ini menandai kembalinya ia ke panggung politik secara resmi. Namun, langkah ini juga menuai berbagai reaksi, baik dari pendukungnya yang melihatnya sebagai pemimpin visioner, maupun dari oposisi yang masih meragukan integritasnya.
Dengan pengaruh politik yang masih kuat, peran baru Thaksin di pemerintahan diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik Thailand ke depan. Apakah ia akan kembali menjadi figur sentral atau hanya berperan di balik layar, masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak.