Jakarta — Program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi anak sekolah kini tengah menjadi sorotan. Bukan soal kualitas makanan atau pelaksanaannya di lapangan, namun terkait laporan sejumlah mitra penyedia layanan makanan yang mengaku belum menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Pihak kepolisian pun mulai turun tangan untuk menelusuri laporan tersebut.
Dugaan Ketidaksesuaian Pembayaran
Sejumlah vendor lokal yang menjadi mitra dalam pengadaan makanan bergizi gratis di beberapa wilayah Indonesia mengeluhkan keterlambatan pembayaran dari pihak pelaksana program. Keluhan ini telah dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian oleh sejumlah pelaku usaha kecil hingga katering skala menengah, yang sebelumnya telah menyuplai makanan ke sekolah-sekolah sesuai kontrak.
“Tagihan kami sudah diserahkan sesuai prosedur, namun belum ada kejelasan pembayaran selama lebih dari dua bulan. Padahal kami sudah keluarkan modal operasional cukup besar,” ujar salah satu mitra di Jakarta yang enggan disebutkan namanya.
Polisi Lakukan Penelusuran
Kepolisian kini tengah memverifikasi dokumen dan data yang dilampirkan dalam laporan tersebut. Menurut pernyataan resmi dari pihak Polri, penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran administratif atau bahkan indikasi tindak pidana dalam mekanisme pembayaran program tersebut.
“Kami masih dalam tahap awal pengumpulan bukti dan klarifikasi terhadap semua pihak, baik dari pelapor maupun dari lembaga atau instansi terkait. Tujuan utama kami adalah memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat atau negara,” kata Kepala Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Kurniawan.
Pemerintah Diminta Bertindak Transparan
Kasus ini memunculkan kekhawatiran soal transparansi dalam pengelolaan anggaran program berskala nasional. Program makan bergizi gratis sendiri adalah bagian dari inisiatif besar yang ditujukan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia. Namun bila pelaksanaannya tersendat karena urusan administratif dan keterlambatan pembayaran, tujuan mulia program bisa terhambat.
Beberapa organisasi masyarakat sipil mendorong adanya audit menyeluruh serta sistem monitoring yang lebih transparan agar program semacam ini tak justru menyulitkan pihak pelaksana di lapangan.
Respons Pemerintah
Kementerian Pendidikan dan instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi soal kasus ini. Namun seorang pejabat di tingkat daerah mengungkap bahwa proses pembayaran memang membutuhkan verifikasi berlapis, dan hal itu kerap memakan waktu.
“Prosesnya tidak semata-mata langsung cair. Kami harus pastikan kualitas dan kuantitas makanan sesuai sebelum mengajukan pencairan dana. Tapi kami akui ada tantangan dalam kecepatan birokrasi,” ujarnya.
Harapan Para Mitra
Di tengah ketidakpastian ini, para mitra penyedia layanan makanan berharap pemerintah segera memberikan kejelasan. Mereka menegaskan bahwa mereka sepenuhnya mendukung tujuan program, namun tetap membutuhkan kepastian pembayaran agar bisa terus menjalankan usaha mereka.
“Program ini bagus, kami mendukung. Tapi jangan sampai kami yang niat bantu malah bangkrut karena uang tidak cair-cair,” kata salah satu pemilik usaha katering di Yogyakarta.