Semarang, Jawa Tengah – Suasana berbeda terlihat di kawasan pusat pemerintahan Jawa Tengah awal pekan ini. Ribuan kepala desa (kades) dari berbagai penjuru wilayah Jateng memadati aula pertemuan dalam rangka mengikuti program Sekolah Antikorupsi, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat integritas aparatur desa dan membangun budaya pemerintahan yang bersih dari korupsi di level paling dasar.
Foto-foto yang beredar di berbagai kanal media sosial menunjukkan lautan peserta mengenakan seragam khas dinas desa, duduk rapi mengikuti materi yang disampaikan oleh pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akademisi, serta pejabat pemerintah provinsi. Tidak hanya sekadar simbolik, kehadiran mereka di program ini membawa harapan baru akan tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Langkah Serius Pemerintah Provinsi
Sekolah Antikorupsi bagi kepala desa ini merupakan bagian dari gerakan besar pencegahan korupsi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan KPK dan sejumlah lembaga antikorupsi lainnya. Gubernur (Plt) Jateng menyebut kegiatan ini sebagai bentuk keseriusan dalam menciptakan pemimpin desa yang tidak hanya mampu, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
“Desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Kalau aparat desanya bersih, Indonesia akan kuat dari bawah,” ujar salah satu pejabat saat membuka acara.
Materi yang Relevan dan Aplikatif
Selama kegiatan berlangsung, para kades mendapatkan pembekalan seputar pengelolaan dana desa, transparansi anggaran, pelaporan keuangan, serta strategi membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Tak hanya itu, mereka juga diajak berdiskusi soal praktik-praktik manipulasi yang kerap terjadi secara sistemik, dan bagaimana cara menghindarinya.
Yang menarik, sesi pelatihan diselingi dengan studi kasus nyata dari desa-desa yang pernah tersandung persoalan hukum, untuk memberikan pembelajaran langsung dari pengalaman. Beberapa foto memperlihatkan ekspresi serius para kepala desa saat menyimak pemaparan tentang modus-modus korupsi yang kerap menjebak aparat desa karena kelalaian atau minimnya pemahaman hukum.
Antusiasme dan Harapan
Meski sebagian peserta berasal dari daerah pelosok yang harus menempuh perjalanan panjang, semangat mereka tak surut. Dalam beberapa potret yang dibagikan panitia, tampak sejumlah kades berswafoto dengan latar belakang spanduk bertuliskan “Desa Bersih, Indonesia Maju”.
“Kami ingin pulang ke desa dengan pengetahuan baru. Ini bukan sekadar pelatihan, tapi panggilan hati untuk berubah,” ujar salah satu kepala desa dari Kabupaten Blora.
Para peserta juga diberikan modul digital dan akses pendampingan daring pasca pelatihan, agar semangat antikorupsi ini tidak berhenti hanya di ruang kelas, tetapi berlanjut ke kebijakan dan perilaku nyata di desa masing-masing.
Menuju Tata Kelola Desa yang Lebih Baik
Program ini diharapkan menjadi titik balik dalam membentuk generasi pemimpin desa yang lebih sadar hukum, bersih dari praktik manipulasi, dan mampu memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran. Tak berlebihan jika banyak pihak menyebut inisiatif ini sebagai bentuk investasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia.
Melalui dokumentasi visual yang tersebar luas, masyarakat dapat melihat langsung bahwa perubahan itu sedang diupayakan, dari desa—dari akar rumput. Dan seperti kata bijak yang kembali digaungkan di sesi penutupan: “Membangun desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun karakter pemimpinnya.”