Di tengah dinamika hukum internasional yang kian kompleks, Indonesia mengambil langkah strategis: mencalonkan Prof. Hikmahanto Juwono sebagai anggota International Law Commission (ILC) untuk periode mendatang. Nama Hikmahanto bukanlah nama baru dalam diskursus hukum internasional di Indonesia. Ia bukan hanya akademisi yang dihormati, tapi juga intelektual publik yang kerap menyuarakan pandangan kritis atas relasi hukum dan kedaulatan negara.
Bagi sebagian pengamat, pencalonan ini bukan sekadar rutinitas diplomatik. Ini adalah refleksi dari ambisi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengikut dalam pembentukan norma-norma hukum internasional, tetapi juga sebagai penentu arah. ILC, lembaga di bawah Majelis Umum PBB yang bertugas mengembangkan dan mengkodifikasi hukum internasional, memang merupakan arena strategis. Sejak didirikan pada 1947, keanggotaannya mencerminkan kredibilitas hukum dan posisi tawar negara-negara anggotanya.
Figur dengan Reputasi Hukum dan Nasionalisme
Prof. Hikmahanto Juwono, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dikenal luas karena konsistensinya dalam menempatkan kedaulatan nasional sebagai parameter utama dalam setiap diskursus hukum global. Ia kerap berbicara tegas soal intervensi asing, konflik di Laut Cina Selatan, hingga hubungan Indonesia dengan berbagai rezim hukum internasional.
Namun pencalonan ini bukan hanya karena ketegasannya, melainkan juga karena kapasitas akademiknya. Hikmahanto telah menulis puluhan karya ilmiah, terlibat dalam berbagai forum hukum internasional, dan menjadi penghubung aktif antara dunia akademik dan pengambil kebijakan.
“Indonesia membutuhkan representasi di ILC yang tidak hanya paham teknis, tapi juga memiliki keberanian moral untuk membela kepentingan global dari perspektif Selatan,” ujar seorang diplomat senior Kementerian Luar Negeri yang enggan disebutkan namanya.
Menghidupkan Peran Global Indonesia
Selama ini, kontribusi Indonesia dalam pengembangan hukum internasional terbilang aktif, namun belum konsisten dari sisi representasi di lembaga-lembaga strategis. Dengan mencalonkan Hikmahanto, Indonesia ingin menegaskan kembali posisinya sebagai negara demokratis dengan visi global, sekaligus pemimpin kawasan yang memiliki narasi hukum sendiri.
Komisi ini bukan ruang kosong. Setiap kursi diperjuangkan dalam kompetisi sengit, di mana diplomasi, reputasi pribadi, dan kalkulasi geopolitik berkelindan. Dalam lanskap itu, pengalaman Hikmahanto bisa menjadi keunggulan kompetitif. Ia bukan sekadar akademisi di menara gading, melainkan figur yang mampu menjembatani kepentingan negara berkembang dalam bahasa yang dipahami komunitas global.
Dukungan Politik dan Diplomatik
Pemerintah Indonesia telah mengaktifkan jaringan diplomatiknya untuk menggalang dukungan dari negara-negara sahabat. Beberapa misi diplomatik di New York, Jenewa, hingga Addis Ababa diberi mandat khusus untuk menyuarakan pencalonan ini. Di tengah upaya memperkuat multilateralisme, keterwakilan Indonesia di ILC juga menjadi pesan simbolik bahwa Global South tidak boleh absen dari meja perundingan hukum dunia.
Pemilihan anggota ILC akan dilakukan melalui pemungutan suara oleh Majelis Umum PBB. Prosesnya memang masih berlangsung, namun pencalonan ini sudah menempatkan Indonesia dalam sorotan sebagai negara yang serius ingin memperkuat tatanan hukum internasional yang inklusif dan adil.