Teheran – Pemerintah Iran kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden bidang Lingkungan Hidup, Ali Salajegheh, resmi diberhentikan dari jabatannya menyusul polemik kunjungan dinasnya ke Antartika yang menuai kritik luas dari publik dan parlemen.
Salajegheh, yang juga menjabat sebagai kepala Organisasi Perlindungan Lingkungan Iran, dianggap telah melakukan pemborosan anggaran negara dalam kunjungan tersebut, yang disebut-sebut menghabiskan dana besar tanpa memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
Dalam sebuah pernyataan singkat yang disampaikan melalui media pemerintah, juru bicara kabinet menyebut pemberhentian itu sebagai bagian dari “evaluasi kinerja dan penegakan prinsip akuntabilitas di tubuh pemerintahan.”
Kunjungan yang Dipertanyakan
Perjalanan ke Antartika yang berlangsung pada awal tahun ini disebut bertujuan untuk menjalin kerja sama ilmiah terkait perubahan iklim. Namun, laporan yang beredar di media lokal dan media sosial menyebut rombongan Salajegheh menikmati fasilitas mewah selama kunjungan, termasuk akomodasi premium dan jamuan eksklusif.
Kritik tajam datang dari anggota parlemen dan aktivis lingkungan di dalam negeri. Mereka menilai perjalanan tersebut tidak sesuai dengan prinsip hidup sederhana yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah Iran, terlebih di tengah kondisi ekonomi negara yang masih tertekan akibat sanksi internasional dan inflasi yang meroket.
“Rakyat sedang berjuang dengan harga kebutuhan pokok, sementara pejabat negara malah berfoya-foya dengan dalih riset lingkungan,” ujar seorang anggota parlemen dari Fraksi Reformis yang meminta namanya tidak disebutkan.
Tekanan Publik dan Isu Etika
Tekanan dari publik semakin meningkat setelah beberapa foto yang diduga diambil selama perjalanan tersebut tersebar di media sosial. Dalam foto-foto itu, terlihat rombongan Salajegheh menaiki kapal riset canggih dan mengenakan perlengkapan ekspedisi kelas atas yang dinilai tidak mencerminkan kesederhanaan.
Meski tidak ada bukti pelanggaran hukum secara langsung, sejumlah pengamat menilai keputusan pemecatan ini lebih dilandasi alasan etika dan sensitivitas sosial. “Ini bukan soal hukum, melainkan soal moral dan tanggung jawab pejabat publik dalam menggunakan uang rakyat,” kata Dr. Reza Mahdavi, dosen ilmu politik di Universitas Teheran.
Belum Ada Pengganti Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Salajegheh terkait pemecatannya. Pemerintah juga belum mengumumkan siapa yang akan menggantikannya dalam waktu dekat, meski sejumlah nama pejabat senior bidang lingkungan mulai disebut-sebut sebagai kandidat.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa di tengah krisis multidimensi yang dihadapi Iran, transparansi dan integritas pejabat publik tetap menjadi sorotan utama masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat lebih selektif dalam menunjuk pejabat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan rakyat.